Visi

“Terselenggaranya pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien dan efektif berdaya guna dan berhasilguna,transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Misi

- Pembinaan dan pengembanngan sumber daya manusia melalui peningkatan sistem kerja yang produktif dan konduksif untuk

  kelancaran pelaksanaan Tupoksi guna mewujudkan aparatur yang profesional.

- Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi

  masyarakat.

Target  dan Realisasi APBD.pdf

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.

Setelah melalui rangkaian proses dan tahapan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) diserahkan oleh Bapak Bupati kepada seluruh Kepala SKPD pada tanggal 1 Januari 2015. Pada saat menerima DPA SKPD tersebut seluruh Kepala SKPD menandatangani Pakta Integritas.

Point penting dalam Pakta Integritas meliputi : 

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan menjaga kerahasiaan jabatan;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah secara konsisten;
7. Bersedia menanggung segala konsekwensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Lampiran Perda Nomor 14 Tahun 2014

Lampiran Permendagri No 52 Tahun 2015

PERDA APBD Tahun Anggaran 2015 - KONSIDERAN

LAMPIRAN I PERDA APBD Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN II PERDA APBD Tahun Anggaran 2015

PERBUB APBD Tahun Anggaran 2015 - KONSIDERAN